Pelaksanaan UN hari pertama di Kota Semarang ditinjau langsung oleh Tim Komisi X DPR RI dipimpin Ketua Komisi Agus Hermanto. Para Wakil Rakyat membidangi Pendidikan melakukan pantauan UN di tiga sekolah yakni MAN I, SMAN I DAN SMKN 7. Senin (15/04).

 "Pengiriman dan penerimaan soal pada hari H sudah tepat sesuai jadwal. Ini sangat positif, kita lihat tidak ada kecurangan sama sekali dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur tetap," ujar Agus usai melakukan pantauan di SMKN 7 (STM Pembangunan).

Dalam kunjungannya, Tim Komisi X didampingi Kepala Dinas Provinsi Jateng Nur Hadi Amiyanto, Pembantu Rektor IV Unnes selaku Koordinator pengawasan UN tingkat Jateng Fathur Rokhman, Plt Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi serta Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Bunyamin.

Handrar Prihadi, Plt. Wali Kota Semarang saat mendapingi Anggota Komisi X di SMKN 7 menyatakan, proses pendistribusian soal ujian dari subrayon ke masing-masing sekolah berjalan lancar sesuai dengan prosedur .

Menanggapi penundaan UN 11 Provinsi, anggota Komisi X Dedy Gumelar mengatakan, faktor utama adalah masalah pada pencetakan soal UN. “Ini memang dilakukan dimasing-masing daerah dan kebetulan daerah tersebut tidak mempunyai kesiapan yang memadai, sehingga mengalami penundaan,”ujarnya.

Anggota Komisi X DPR RI yang biasa disapa Miing Bagito menambahkan, kejadian penundaan UN di 11 Provinsi tersebut, menunjukkan bahwa penyelenggaraan UN tahun ini adalah yang terburuk dan amburadul.

“Tahun ini adalah UN terburuk. Dalam hal managemennya perencanaan awal bagaimana. Sementara yang lainnya bisa melaksanakan tepat waktu,’’ ujarnya.

Lebih lanjut Dedy mengatakan, dalam membuat kebijakan Menteri harus bisa melihat daerah yang memiliki aspek geografis yang berbeda-beda. Tidak bisa disamakan dengan satu daerah saja. “Mengapa di Indonesia ini dengan segala aspek dan geografis yang berbeda-beda tapi percetakannya hanya di satu pulau saja yaitu Pulau Jawa, seharusnya bisa terbagi di beberapa wilayah seperti Sulawesi, Sumatera dan lain sebagainya, supaya pendistribusian soal menjadi lebih efektif,” tandasnya.

Dengan adanya kasus penundaan pelaksanaan UN di 11 Provinsi tersebut, dirinya menganggap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah wanprestasi.

Pihaknya akan segera memanggil Kemendikbud untuk melakukan evaluasi kinerja Kementerian yang dipimpin M. Nuh tersebut. “Kita ingin evaluasi agar kedepannya tidak terjadi lagi. Langkah dan tindak lanjut apa yang dilakukan Kementerian dan sampai sejauh mana untuk menyelesaikan masalah ini,” katanya.

Seusai melakukan tinjauan di tiga sekolah tersebut, Tim Komisi X DPR RI melanjutkan kunjungan ke Unnes untuk melihat pemindaian paket UN oleh pihak penanggungjawab pengawasan UN di Jawa Tengah. (hindra), foto : eka hindra/parle/hr.